Industri garmen dan tekstil Indonesia mendesak pemerintah untuk bertindak terhadap impor, biaya, dan ketidakstabilan

Industri menghadapi tantangan seperti rendahnya daya saing, PHK massal, dan pasar ekspor yang menurun.

Sektor garmen dan tekstil di Indonesia memohon dukungan pemerintah yang akan datang untuk menangani masalah impor ilegal, kenaikan biaya, dan ketidakstabilan global.

Dalam laporan GlobalData, asosiasi industri menekankan perlunya dukungan pemerintah karena sektor ini, yang mempekerjakan 3,2 juta orang dan berkontribusi 1,8% terhadap PDB, menghadapi tantangan seperti rendahnya daya saing, PHK massal, dan pasar ekspor yang menurun.

Prabowo Subianto, yang akan menjabat mulai Oktober, berjanji untuk membangun atas kesuksesan pemerintahan sebelumnya, dengan fokus pada pengembangan Indonesia hingga 2045.

Redma Gita Wirawasta, ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI), mencatat prevalensi produk selundupan dan palsu,  menyumbang 60 hingga 70% pasar domestik. Dia mendesak pemerintah untuk segera bertindak, termasuk memberikan larangan dan penyitaan, untuk memfasilitasi penjualan yang sah.

Perdagangan ekspor menghadapi hambatan akibat gangguan rantai pasokan yang disebabkan oleh peristiwa global, termasuk invasi Rusia ke Ukraina dan invasi Israel ke Gaza, yang turut menyebabkan kenaikan tarif pengiriman.

"Visinya sama [dengan Presiden Joko Widodo yang akan pensiun] untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045, dan itu membutuhkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memadai dan adil, yang hanya dapat dicapai jika industri berjalan dengan baik," kata Wirawasta.

Menurut laporan terbaru dari Mordor Intelligence, penjualan tekstil Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 5,54% setiap tahun selama lima tahun ke depan, mencapai $18,1 miliar pada 2029. Laporan tersebut mengidentifikasi faktor-faktor seperti populasi yang besar, demografi yang muda, kelas menengah yang berkembang, dan urbanisasi yang meningkat mendorong pertumbuhan ini.

Rizal Tanzil, sekretaris jenderal Asosiasi Tekstil Indonesia (API), juga menyoroti tantangan-tantangan kritis bagi pemerintah yang akan datang, termasuk meningkatkan permintaan lokal, meningkatkan daya saing industri, mengurangi biaya utilitas, dan memastikan pasokan tenaga kerja terampil dan bahan baku yang stabil.

Tanzil mengharapkan pemerintah memenuhi janji-janji seperti dukungan untuk kemajuan teknologi seperti 5G dan Internet of Things untuk menambah nilai produk tekstil.

"Isu impor ilegal harus diselesaikan melalui penegakan hukum. Kami berharap proposal industri untuk mengubah sistem pasca perbatasan menjadi sistem perbatasan dapat direalisasikan," katanya.