Peritel dapat menanggung beban pajak barang mewah yang diusulkan Malaysia

Memperkenalkan pajak atas barang-barang mewah dapat membuat konsumen Malaysia dan turis pergi berbelanja di luar negeri.

Malaysia berupaya membangun dirinya sebagai "surga belanja" bagi wisatawan dengan langkah-langkah  membuat belanja di negara itu bebas pajak. Namun, hal tersebut dapat menghidupkan sektor ritel dengan usulan pemerintah yang ingin mengenakan pajak atas barang mewah. Peritel khawatir langkah seperti itu dapat membuat konsumen terbang ke negara tetangga untuk berbelanja di sana.

Pemerintah Malaysia telah mengungkapkan rencananya untuk memperkenalkan pajak barang mewah dengan batas tertentu pada jenis barang tertentu yang mencakup jam tangan mewah dan barang fashion dalam upaya untuk memperluas cara pengumpulan pendapatannya.

“Ada kebutuhan untuk memperkenalkan pajak baru karena kendala pada pendapatan pemerintah. Perekonomian yang tumbuh, di mana orang menghasilkan lebih banyak uang dan bisnis berkinerja lebih baik, akan menghasilkan pengumpulan dan pendapatan pajak yang lebih tinggi,” Farah Rosley, Malaysia Tax Leader and Partner, Ernst & Young Tax Consultants Sdn. Bhd., kepada Retail Asia.

“Sementara akan ada potensi peningkatan pendapatan Pemerintah, manfaat yang diproyeksikan perlu dipertimbangkan terhadap dampak apa pun terhadap sektor ritel, termasuk belanja wisatawan,” kata Rosley.

Dia mencatat negara lain seperti Cina, Singapura, Indonesia, dan Filipina juga telah menerapkan pajak tersebut.

Pua Wee Meng, consumer industry leader di Deloitte Asia Tenggara, mengatakan ada kemungkinan besar pemerintah akan mendorong proposal “untuk mendukung belanja sosial dan pembangunan yang lebih tinggi.”

Menurut Teresa Chong, head of consumer di KPMG di Malaysia, langkah tersebut diusulkan pada saat konsumen memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan lebih tinggi dengan keringanan pajak dan bantuan yang diberikan selama pandemi.

Apa yang mungkin terlewatkan dalam premis ini adalah bahwa kinerja positif sektor ritel disebabkan oleh permintaan yang terpendam, katanya.

Proposal 'lose-lose'

Dalam pernyataan bersama, kelompok ritel Malaysia mendesak pemerintah untuk memikirkan kembali dan mencabut usulan pajak barang mewah karena dapat berdampak negatif terhadap kinerja sektor ritel.

Peritel –BBKLCC Tourism Association, Batu Road Retailers Association, Bumiputra Retailers Organisation, Federation of Malaysia Business Association, Industries Unite, Malaysia Retailers Association, Malaysia Retail Chain Association, dan Malaysia Shopping Malls Association mengatakan bahwa proposal pajak barang mewah dapat membuat penetapan harga di negara tersebut “tidak kompetitif” dan menghalangi wisatawan dan penduduk lokal untuk berbelanja di negara tersebut.

“Ini adalah proposisi lose-lose. Kehilangan kedatangan turis asing dan kehilangan orang Malaysia dari membeli secara lokal, ditambah dengan hilangnya devisa. Bahkan jika sebuah mekanisme dapat dirancang bagi wisatawan asing untuk mengklaim kembali pajak barang mewah tersebut, orang Malaysia masih akan tergoda untuk berbelanja di luar negeri,” kata mereka.

Ketika bea negara dan pajak belanja dihapuskan, sekitar 37,6% penerimaan wisatawan berasal dari pendapatan devisa dari belanja pada 2018 karena hal ini membuat harga di Malaysia menarik. Harga dapat menyamai pesaing langsung untuk dolar turis dan valuta asing, seperti Hong Kong, Indonesia, Thailand, dan Singapura.

Mereka menunjukkan bahwa negara-negara yang ingin menjadi surga belanja sebenarnya telah menghapus pajak mereka.

Peritel menambahkan, usulan itu juga bisa mendorong pertumbuhan operasi pasar gelap, sama halnya dengan pengenaan bea masuk dan pajak rokok dan minuman keras. Hanya "produk mahal" yang harus dipertimbangkan untuk proposal seperti mobil sport, sepeda motor balap, kapal pesiar, dan pesawat terbang, saran mereka.

“Kami menganjurkan agar kebijakan pajak kami tidak menghalangi dan menghukum kesuksesan karena kewirausahaan dan pengambilan risiko untuk memelihara start-up dan pembentukan bisnis. Pandangan holistik harus diambil yang akan menyeimbangkan antara risiko dan imbalan; dan efek multiplier flow-through dari kegiatan bisnis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi bangsa,” kata para peritel.

“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk secara bijaksana mengevaluasi seluruh spektrum pajak kekayaan, pajak capital gain, dan pajak barang mewah untuk memastikan bahwa pajak semacam itu tidak menghalangi kewirausahaan dan bahkan mendorong individu dan perusahaan yang menjanjikan meninggalkan Malaysia untuk menjelajah ke negara lain dan menciptakan kerugian setelahnya,” kata mereka.

Meredakan kekhawatiran

Chong mengatakan efek dari tindakan tersebut belum dapat dinilai karena tidak ada spesifikasi akhir, menurut analis. Namun untuk mengatasi kekhawatiran bisnis, ruang lingkup barang mewah di bawah proposal perlu ditentukan.

“Di antaranya perlu didefinisikan apa yang dimaksud dengan ‘barang mewah’, karena bisa bersifat subyektif, tergantung daya beli individu,” katanya.

Pemerintah harus hati-hati mempertimbangkan jenis barang yang akan masuk dalam proposal, kata Rosley. Dan mereka tidak boleh memasukkan barang-barang penting untuk umum atau barang yang dibutuhkan oleh bisnis, katanya.

Pua dan Chong sama-sama mengatakan harus ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana pajak akan dikumpulkan apakah itu di tingkat impor atau retail. Pua menambahkan jumlah kena pajak dan ambang batas juga harus disebutkan.

Bagi Chong, tidak adanya skema refund juga bisa mempengaruhi daya tarik turis asing ke negara tersebut. Pembeli domestik, demikian pula, akan terpaksa bepergian ke luar negeri di mana mereka dapat membeli barang dengan harga lebih rendah karena skema pengembalian Pajak Barang dan Jasa/Pajak Pertambahan Nilai di negara-negara luar negeri, jika pajak barang mewah dikenakan dengan tarif yang sangat tinggi.

“Untuk memastikan tidak ada satu kategori pembayar pajak yang terbebani oleh proposal ini, akan membantu bila  pemerintah  terlibat dan mendapatkan feedback dari mereka yang berpotensi terkena dampak seperti peritel, konsumen, dan pelaku industri terkait seperti industri pariwisata,” kata Chong.

Rosley menambahkan bahwa peritel harus diberikan waktu yang cukup untuk penerapan pajak baru dan memastikan bahwa mekanisme kepatuhan yang mencakup proses pendaftaran dan pemungutan akan mudah dipenuhi.

Belajar dari negara lain

Ada masalah yang bisa diatasi dengan melihat pengalaman pasar lain yang menerapkan pajak barang mewah, kata Pua.

Dia mengutip Cina yang melihat peningkatan "daigou" atau individu yang pergi ke luar negeri untuk membeli barang mewah untuk dijual kembali ketika pajak barang mewah yang lebih tinggi dikenakan pada jam tangan.

Di AS, penerapan pajak barang mewah 10% pada  1990 untuk mengatasi defisit federal mengakibatkan hilangnya 25.000 pekerjaan di industri kapal pesiar lokal dan membuat Kongres menghapusnya setelah dua tahun karena gagal memenuhi tujuan.

“Ada juga kemungkinan efek riak pada ritel yang tidak boleh diabaikan seperti efek pada tingkat pengembalian sewa, kemungkinan munculnya barang pasar gelap, dan dampak negatif pada penerimaan pariwisata karena turis asing akan tergoda untuk berbelanja di negara tetangga. serta orang Malaysia menabung untuk melakukan pembelian barang mewah selama perjalanan ke luar negeri,” kata Pua.

“Terlepas dari risiko penurunan yang dibahas, pemerintah perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan bisnis untuk menilai dampaknya dan secara aktif terlibat dengan pengecer untuk kemungkinan tindakan mitigasi,” katanya.

Saat ini, pemerintah telah memulai langkah-langkah seperti alokasi US$56,3 juta (RM250 juta) dalam anggaran 2023 untuk sektor pariwisata, rencana untuk memiliki mekanisme potongan pajak barang mewah bagi wisatawan, dan mengembangkan lebih banyak pusat bebas bea, Pua menambahkan.

Prospek ritel

Pada 2022, penjualan ritel di Malaysia meningkat 19,6% tahun ke tahun mencapai $360,6 miliar (RM1,6t), kata Chong, mengutip data dari Departemen Statistik Malaysia.

Dia mengatakan ini karena peningkatan kedatangan wisatawan, belanja konsumen yang kuat, dan pasar tenaga kerja yang tangguh. “Momentum atas” di sektor ritel ini telah mengurangi tekanan inflasi.

Rosley, di sisi lain, melihat biaya operasi dan material, dengan ringgit yang lebih lemah terhadap dolar AS, akan memengaruhi harga retail dan, pada gilirannya, berpengaruh pada  daya beli konsumen. Pengurangan tarif pajak penghasilan pribadi sebesar 2% untuk kategori pendapatan 40 terbawah dan 40 menengah dapat mendorong belanja domestik.

Tetapi pertumbuhan sektor ini diperkirakan akan “lebih teredam” pada  2023 karena hambatan ekonomi dan ketidakpastian seperti biaya hidup yang tinggi, inflasi dan peristiwa baru-baru ini di industri jasa keuangan, kata Pua.

“Meskipun beberapa langkah diumumkan oleh pemerintah Malaysia selama Anggaran 2023 untuk memberikan subsidi dan insentif untuk mendukung biaya hidup, namun  konsumen diharapkan berhati-hati dalam berbelanja dalam kondisi seperti itu,” katanya.

“Pada saat yang sama, meningkatnya biaya untuk melakukan bisnis belum turun meskipun kami melihat kenaikan upah minimum tahun lalu, kekurangan tenaga kerja yang akut di sektor ini terus berlanjut, bersamaan dengan tingginya biaya operasional yang berdampak pada rantai pasokan. Ini adalah faktor-faktor yang akan terus mempengaruhi pengecer pada 2023,”  kata dia menambahkan.

$1 = RM4,44